Accreditation

Pendampingan Persiapan Akreditasi

1. Dasar Hukum

a. Undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
b. Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
c. Permenkes Nomor 012 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit
d. Permenkes Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS
e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor428/Menkes/SK/XII/2012 tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi Rumah Sakit Indonesia
f. Keputusan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
g. Peraturan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor 1666/KARS/X/2014 tentang Penetapan Status Akreditasi Rumah Sakit
h. Peraturan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor 871/KARS/IV/2016 tentang Tata Laksana Survei Akreditasi Rumah Sakit Program Khusus
i. Surat Edaran Nomor 2133/SE/KARS/VI/2015 tentang Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit.

2. Definisi

    Akreditasi merupakan pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Rumah Sakit itu memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit secara berkesinambungan.

a. Perbedaan Standar Akreditasi versi 1997 dan Akreditasi versi 2012:

b. Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012:

C. Ketentuan Akreditasi Rumah Sakit Program Khusus

    (Peraturan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor : 871/KARS/IV/2016 tentang Tata Laksana Survei Akreditasi Rumah Sakit Program Khusus)
1). Persyaratan Akreditasi Program Khusus dapat diikuti oleh Rumah Sakit Kelas C dan D dengan jumlah tempat tidur maksimal 120 tempat tidur, dan tidak menyelenggarakan pelayanan subspesialistik.
2). Survei Akreditasi Rumah Sakit Program Khusus dilaksanakan oleh 2 (dua) orang surveyor selama 2 (dua) hari, meliputi Bab Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), dan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).
3). Satu tahun setelah tanggal pelaksanaan survei akreditasi, RS wajib melaksanakan survei verifikasi pertama, berupa Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) dan menyiapkan penilaian mandiri dan dokumen regulasi yang meliputi 6 (enam) Bab, yaitu Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK), Asesmen Pasien (AP), Pelayanan Pasien (PP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Manajemen Penggunaan Obat (MPO), dan Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK).
4). Satu tahun setelah pelaksanaan survey verifikasi pertama, RS wajib melaksanakan survey verifikasi kedua berupa Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) dan menyiapkan penilaian mandiri dan dokumen regulasi yang meliputi 5 (lima) Bab lainnya: Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Tata kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP), Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI), Millineum Development Goals (MDG), dan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

3. Kegiatan

a. Persiapan Rumah Sakit
1) Pembentukan Tim Akreditasi RS
2) Pencanangan Komitmen Bersama
3) Penyusunan Dokumen Regulasi
4) Sosialisasi Regulasi
5) Implementasi
6) Penyusunan Dokumen Bukti Pelaksanaan Kegiatan
7) Penilaian Snediri (self assessment)
b. Bimbingan Akreditasi KARS
Bimbingan akreditasi rumah sakit yang dilakukan oleh surveyor KARS sesuai kebutuhan rumah sakit untuk mempersiapkan rumah sakit menghadapi penilaian/survey akreditasi oleh KARS. Tujuan Bimbingan KARS:
1) Agar rumah sakit dapat mengetahui dan menerapkan standar akreditasi baru 

2) Agar rumah sakit dapat menyiapkan dokumen akreditasi
3) Agar rumah sakit dapat mengetahui kegiatan yang harus dilaksanakan.
4) Agar rumah sakit dapat memenuhi standar akreditasi. Meningkatnya pemahaman para praktisi 
RS terhadap standar akreditasi pelayanan berfokus pasien 

c. Survei Simulasi Akreditasi KARS
Metode telusur merupakan hal yang penting dalam survei standar akreditasi baru. Baik telusur individu maupun telusur sistem akan dilakukan oleh para surveior KARS dalam melakukan survei akreditasi. Karena itu rumah sakit tidak hanya melengkapi dokumen tetapi perlu melakukan persiapan pelaksanaan survei akreditasi melalui simulasi survei sehingga dapat diketahui proses kegiatan yang sudah memenuhi standar dan yang belum. Simulasi survei memang bisa dilakukan sendiri oleh rumah sakit, namun bisa juga dilakukan oleh pihak luar. Dalam rangka membantu persiapan pelaksanaan survei akreditasi maka Komisi Akreditasi Rumah Sakit menyediakan bantuan simulasi survei berdasarkan permohonan dari rumah sakit.
Tujuan Survey Simulasi KARS:
1) Agar rumah sakit dapat mempersiapkan pelaksanaan akreditasi dengan lebih baik.
2) Agar rumah sakit dapat mengetahui dokumen yang masih kurang.
3) Agar rumah sakit dapat kegiatan yang belum dilaksanakan dan harus dilaksanakan
4) Agar rumah sakit dapat memperbaiki kekurangan sesuai rekomendasi surveior.
d. Survei Akreditasi KARS
Survei Akreditasi Rumah Sakit adalah kegiatan penilaian di tempat untuk mengukur seberapa jauh rumah sakit mematuhi standar yang ditetapkan. Surveior Akreditasi Rumah Sakit adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dengan kemampuan administrasi manajemen rumah sakit, dokter spesialis dan perawat yang melakukan survei akreditasi tersebut.
1) Jenis surveior
Surveior akreditasi rumah sakit terdiri dari 3 (tiga) katagori yaitu :
a) Surveior Manajemen disingkat MJ adalah surveior dengan pendidikan dokter 
dengan tambahan pendidikan manajemen/manajemen rumah sakit.

b) Surveior Medis disingkat MD adalah surveior dengan pendidikan dokter spesialis.

c) Surveior Keperawatan disingkat PW adalah surveior dengan pendidikan S1 / S2 
Keperawatan. 

2) Pembagian tugas surveior
Standar akreditasi versi 2012 terdiri dari 15 bab maka agar pelaksanaan survei lebih terarah, diperlukan pembagian tugas para surveior. Pembagian tugas lebih dititik beratkan untuk penanggungjawab penetapan skor, nilai dan pelaporan. Karena pada waktu pelaksanaan survei, kegiatan dilakukan secara terintegrasi dan setiap surveior harus saling melengkapi survei yang dilakukan untuk pengumpulan informasi yang diperlukan. 
Pembagian tugas sebagai berikut :
a) Surveior manajemen
(1) Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO)
(2) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
(3) Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP)
(4) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
(5) Kualifikasi Pendidikan dan Staf (KPS)
(6) Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)* Khusus Standar MKI 9. 17, 18, 20, 
20.1, 20.2
b) Surveior medis
(1) Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
(2) Asesmen Pasien (AP)
(3) Pelayanan Pasien (PP)
(4) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
(5) Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
(6) Kualifikasi Pendidikan dan Staf (KPS)*, khusus untuk standar KPS 9; 9.1; 10; 11
(7) Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP)* khusus standar TKP 3.2; 5.3; 
5.5
c) Surveior Keperawatan
(1) Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
(2) Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)
(3) Pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI)
(4) Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
(5) Sasaran Program MDGs
(6) Kualifikasi Pendidikan dan Staf (KPS)*, khusus standar KPS 12; 13; 14
(7)Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)* Khusus MKI 3, 6, 20, 20.1, 20.2
(8) Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP)* khusus standar TKP 3.2; 5.3; 
5.5
Yang perlu diperhatikan adalah walaupun sudah ada pembagian tugas namun surveior harus tetap memahami dan menguasai semua standar dan elemen penilaian (EP) di setiap standar akreditasi yang terdiri dari 15 bab tersebut. Pembagian tugas lebih diperuntukkan untuk penanggung jawab penetapan skor dan nilai serta pelaporan. Surveior lainnya dapat memberikan masukan hasil temuan ke penanggung jawab penetapan skor dan nilai sehingga skor dan nilai tersebut dapat lebih obyektif.
Untuk survei akreditasi yang dilakukan lebih dari 3 orang maka Ketua Tim Survei mempunyai kewajiban untuk membagi tugas ke anggotanya sesuai kompetensi yang bersangkutan dengan mengacu pembagian tugas tersebut di atas.
3) Penentuan jumlah surveior dan jumlah hari survei
Mengingat rumah sakit di Indonesia sangat bervariasi, maka jumlah surveior dan jumlah hari survei tergantung besar kecil dan kompleksitas rumah sakit. Ketentuan jumlah surveior dan jumlah hari survei sebagai berikut. :

4. Pendampingan Persiapan Akreditasi RS

KEGIATAN POKOK
Kegiatan konsultansi berupa kunjungan ke RS oleh Tim konsultan (2-6 orang) dibagi dalam 4 (empat) tahap, terdiri atas:
Tahap Kunjungan Pendampingan
Tahap ke-1 berupa penyamaan persepsi dan pemahaman atas elemen penilaian (EP) pada Instrumen Akreditasi, dan pendampingan penyusunan dokumen regulasi.
Tahap ke-2 berupa sinkronisasi dokumen regulasi yang telah dibuat oleh masing-masing Pokja.
Tahap ke-3 berupa telusur atas implementasi dokumen regulasi dan skoring pencapaian.
Tahap ke-4 berupa simulasi survey sebagaimana Jadwal Survey Akreditasi yang dilakukan oleh KARS.
a. Tahap ke-1
Tujuan
- Memberikan penjelasan dan pemahaman atas masing-masing elemen penilaian instrument akreditasi RS
- Memberikan arahan dalam koreksi atas DRAFT dokumen yang perlu disesuaikan dengan kondisi nyata dan kemungkinan implementasi di lapangan
b. Tahap ke-2
Tujuan
- Melakukan koreksi atas dokumen regulasi yang telah disusun oleh Tim Akreditasi RS
- Melakukan sinkronisasi atas dokumen regulasi yang telah dibuat oleh Bab yang satu terhadap Bab yang lainnya.
- Melakukan pemetaan atas pelaksanaan kegiatan pelayanan pasien di lapangan dan disesuaikan dengan dokumen regulasi yang telah dibuat
- Melakukan sosialisasi kepada petugas pelaksana berupa kunjungan ke lapangan
c. Tahap ke-3
Tujuan
- Memastikan bahwa dokumen regulasi yang telah dibuat dilaksanakan dalam praktik pelayanan pasien dan manajemen RS sehari-hari
d. Tahap ke-4
Tujuan
- Mendapatkan gambaran dan latihan atas pelaksanaan survey akreditasi oleh KARS

5. Dokumen Regulasi

a. Kebijakan
b. Panduan
c. Pedoman (Organisasi/Pelayanan)
d. Standar Prosedur Operasional (SPO)
e. Program Kerja