Hospital Management System

Pendirian/Pengembangan RS/Klinik

1.

Dasar Hukum

a. Undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
b. Keputusan Menteri Kesehatan RS nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
c. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

2.

Pengertian

a. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
b. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
c. Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas A, Rumah Sakit Umum Kelas B, Rumah Sakit Umum Kelas C, Rumah Sakit Umum Kelas D, dan Rumah Sakit Umum Kelas D Pratama.
d. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Rumah Sakit Khusus diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas A, Rumah Sakit Khusus Kelas B, dan Rumah Sakit Khusus Kelas C.
e. Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.
f. Penetapan klasifikasi RS didasarkan pada 1) pelayanan, 2) sumber daya manusia, 3) peralatan, dan 4) bangunan dan prasarana.
g. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
h. Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar baik umum maupun khusus.
i. Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
j. Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha. Klinik yang dimiliki masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.

3.

Kegiatan

a. Penyusunan Studi Kelayakan.
b. Pendampingan Pengurusan Perizinan Pendirian/Pengembangan RS/Klinik
1) Penyusunan Strategi Usaha
2) Penyusunan Program Kerja RS (Strategic Action Plan)
3) Penyusunan Anggaran (budgeting)
4) Penyusunan Struktur Organisasi
5) Penyusunan Uraian Pekerjaan dan Pertanggungjawaban RS
6) Evaluasi Kebutuhan SDM
7) Evaluasi Kebutuhan Ruang dan Peralatan Medis
8) DESAIN ARSITEKTUR RS (berupa kolaborasi dengan Pihak Arsitek terkait penentuan disain Site Plan RS) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku:
9) Proses Pengajuan Izin Mewakili Pemilik untuk melaksanakan Paparan mengenai Rencana Pendirian Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Propinsi (untuk RS tipe B) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (untuk RS tipe C dan D), biaya perizinan ditanggung oleh pihak Pemilik RS.
10) Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Operasional RS
a) Kebijakan, Pedoman Organisasi, Pedoman Pelayanan, dan Standar Prosedur Operasional
b) Kebijakan, Pedoman dan Standar Prosedur Operasional Manajemen:
11) Pembuatan Sistem Informasi Rumah Sakit (software) )*

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang akan dipergunakan adalah Complete Medical System Management (CMSM) yang berbasis Java dan menggunakan database MySQL server, terdiri atas modul:

12) Rekrutmen dan seleksi SDM RS )*
13) Pembuatan Modul dan Pelaksanaan Pelatihan SDM RS )*
c. Pendampingan Manajemen & Operasional RS/Klinik Baru

Pekerjaan ini untuk mengakomodasi kebutuhan pemilik RS untuk mengoptimalkan kinerja manajemen RS baru dalam melaksanakan sistem manajemen dan sistem pelayanan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, dalam mencapai kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan berdaya ungkit finansial.

BENTUK KEGIATAN

Pendampingan dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada Pimpinan dan jajaran manajemen dalam pelaksanaan sistem manajemen dan sistem pelayanan, serta memberikan rekomendasi pemecahan masalah yang terjadi selama periode pekerjaan yang telah disepakati. Ruang Lingkup pekerjaan meliputi:

1) Manajemen Pelayanan Pasien
2) Manajemen Medis
3) Manajemen Keperawatan
4) Manajemen Farmasi
5) Manajemen Laboratorium
6) Manajemen Radiologi
7) Manajemen Kamar Operasi
8) Manajemen Suber Daya Manusia
9) Manajemen Logistik
10) Manajemen Keuangan
11) Manajemen Pemasaran
12) Manajemen Boga
13) Mananjemen Linen
14) Manajemen Rumah Tangga
15) Manajemen Pemeliharaan
Kegiatan pendampingan berupa kunjungan secara periodik mengenai beberapa atau seluruh manajemen RS yang dikehendaki dan tertuang dalam Kontrak Kerja berupa rekomendasi atas evaluasi dan temuan di lapangan, maupun dalam bentuk konsultatif dalam pemecahan masalah yang terjadi.

4.

Izin Mendirikan RS

Izin Mendirikan RS adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah atau badan swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan Izin Mendirikan RS:
a. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 

b. studi kelayakan;
c. master plan;
d. Detail Engineering Design;
e. dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
f. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit;
g. izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO);
h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
j. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi rumah sakit.

5.

Izin Operasional RS

Izin Operasional RS adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggaran/pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan . Persyaratan Izin Operasional:
a. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali;
b. profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
c. isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana; 

d. gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;
e. izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi; 

f. dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
g. daftar sumber daya manusia;
h. daftar peralatan medis dan nonmedis;
i. daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
j. berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; dan 

k. dokumen administrasi dan manajemen:
1) badan hukum atau kepemilikan;
2) peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws); 

3) komite medik;
4) komite keperawatan;
5) satuan pemeriksa internal;
6) surat izin pratik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;
7) standar prosedur operasional kredensial staf medis;

8) surat penugasan klinis staf medis; dan

9) surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.

6.

Izin Mendirikan Klinik

Persyaratan Izin Mendirikan Klinik:
a. identitas lengkap pemohon;
b. salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, 
kecuali untuk kepemilikan perorangan; 

c. salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain 
yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 

d. dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL 
untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 

e. profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
f. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.

7.

Izin Operasional Klinik

Untuk mendapatkan Izin Operasional penyelenggara Klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Persyaratan teknis meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium. Persyaratan administrasimeliputi Izin Mendirikan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.